float_enroll
float_enroll
‘Consent’: Elemen Hilang dari Penentuan Kekerasan Seksual di Indonesia

November 04, 2020

Article

General

post-img

Ketika ada yang diperkosa atau mengalami pelecehan seksual, ada orang yang akan bertanya, "Apa baju yang ia pakai?" atau mengatakan "Ah, mungkin dia mancing dari baju sama perlakuannya, diem-diem dia mau." Ada pula tindakan kekerasan yang bahkan tidak dianggap sebagai kekerasan seksual, seperti jika korbannya adalah laki-laki atau kekerasannya terjadi di dalam pernikahan. Selain menetapkan legislasi yang menghukum kekerasan seksual, Swedia juga pernah melakukan riset yang menemukan bahwa 70% dari perempuan yang diperkosa mengalami significant tonic immobility, dan 48% mengalami extreme tonic immobility. Dari pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni dari Pasal 285 hingga 290, faktor-faktor penentu utama adanya kekerasan antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan, korban pingsan dan tidak berdaya, korban yang umurnya di bawah 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, serta jika pelaku dan korban tidak dalam hubungan menikah. Artinya, KUHP ini tidak mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan pernikahan. Secara tersirat, KUHP mengatur bahwa persetujuan hanya tidak bisa diberikan jika ada kekerasan atau ancaman kekerasan, ketidakberdayaan korban, dan bila korban di bawah umur 15. Dalam RUU PKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai "Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya atau politik." Seperti kasus yang sudah disebut di atas, korban kekerasan seksual secara data bukan hanya karena paksaan secara fisik, namun karena relasi kuasa yang timpang, manipulasi, bujuk rayu, dan lain sebagainya. Di KUHP, tidak dikenal istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Meskipun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakui adanya marital rapedi Pasal 8 yang melarang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap di sebuah rumah tangga, KUHP lebih sering diperhatikan.

To see more articles from Panah Kirana, visit https://www.panahkirana.com/